Perubahan Iklim dan Tantangan Perubahan Pola Pemukiman di Indonesia

Perubahan iklim  semakin mengancam Indonesia.

Tidak hanya lanskap alam, tetapi juga pemukiman dan struktur sosial masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan, seperti kenaikan permukaan laut, banjir rob, dan bencana alam lainnya, mengubah cara masyarakat tinggal dan berinteraksi dengan lingkungan mereka.

Di tengah ancaman ini, pemerintah Indonesia berusaha menghadapi krisis dengan langkah-langkah besar.

Salah satunya adalah pemindahan ibu kota negara.

Namun, solusi ini tentu membawa tantangan baru, baik dari sisi sosial-ekonomi maupun infrastruktur.

Kenaikan Permukaan Laut: Ancaman Langsung bagi Pesisir Indonesia

Indonesia, dengan lebih dari 18.000 kilometer garis pantai, kini menghadapi ancaman yang semakin nyata akibat kenaikan permukaan laut.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), setiap tahun, tinggi muka laut Indonesia meningkat sekitar 0,8 hingga 1,2 sentimeter, lebih tinggi dari rata-rata global.

Dampaknya sangat terasa di pantai utara Jawa, di mana kenaikan permukaan laut mencapai lima sentimeter per tahun.

Baca Sebelumnya:Pemindahan Ibu Kota: Jawaban Prabowo atas Perubahan Iklim

Kondisi ini menyebabkan wilayah pesisir tenggelam, ratusan hektar sawah terendam, dan banyak nelayan kesulitan melaut.

Selain itu, curah hujan yang semakin tinggi, mencapai 75 milimeter per bulan di beberapa daerah, memperburuk situasi dengan meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.

Daerah pesisir yang rentan ini kini menghadapi ancaman yang lebih besar, dengan sekitar 18 ribu kilometer garis pantai Indonesia terancam abrasi dan tenggelam.

Pemindahan Ibu Kota: Solusi Menghadapi Krisis Iklim

Salah satu langkah paling signifikan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman perubahan iklim adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Jakarta, yang sudah lama terbelit masalah banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence), dianggap semakin tidak aman sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Pemindahan ibu kota ini bukan hanya soal administrasi semata, tetapi merupakan strategi besar untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin terancam bencana alam akibat krisis iklim.

Namun, pemindahan ibu kota ini bukan tanpa tantangan.

Selain aspek infrastruktur dan kesiapan Kalimantan Timur untuk menampung lebih banyak penduduk, pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi, terutama dalam hal ketimpangan pembangunan antara Jakarta dan wilayah baru.

Pemindahan ini memerlukan perencanaan matang agar dapat menciptakan kota yang lebih aman dan berkelanjutan.

Urbanisasi dan Pengaruhnya terhadap Ketimpangan Sosial

Fenomena urbanisasi, di mana banyak penduduk pesisir yang terancam kenaikan permukaan laut dan bencana alam lainnya, semakin memperburuk ketimpangan sosial di Indonesia.

Banyak penduduk yang kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka di pesisir terpaksa merantau ke kota-kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Sayangnya, kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, dan Bandung pun tidak siap menampung lonjakan penduduk yang terus bertambah.

Berdasarkan laporan dari World Bank (2023), sekitar 33% dari penduduk perkotaan di Indonesia tinggal di kawasan permukiman informal atau kumuh, yang memicu masalah besar seperti kemiskinan dan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.

Urbanisasi yang tidak terkendali ini memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan kerentanannya terhadap bencana alam yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim.

Dampak Sosial-Ekonomi: Kehilangan Sumber Mata Pencaharian

Dampak langsung perubahan pola pemukiman ini sangat dirasakan oleh masyarakat pesisir.

Petani kehilangan lahan yang terendam air laut, sementara nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan yang drastis.

Studi dari LIPI (2023) menunjukkan bahwa hampir 70% nelayan tradisional di Jawa Tengah mengalami penurunan hasil tangkapan ikan hingga 40% dalam lima tahun terakhir.

Kehilangan mata pencaharian ini memaksa mereka mencari pekerjaan di kota, meskipun dengan tantangan ekonomi yang semakin berat.

Bagi banyak keluarga pesisir, migrasi ke kota bukanlah pilihan mudah.

Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan urban yang jauh berbeda, di mana biaya hidup lebih tinggi dan peluang pekerjaan semakin terbatas.

Ketimpangan yang muncul antara penduduk yang pindah dan yang tinggal di wilayah kota semakin menambah ketegangan sosial, menciptakan jurang antara kelompok yang memiliki akses terhadap layanan dan mereka yang terpinggirkan.

Solusi Mitigasi dan Adaptasi untuk Menghadapi Krisis Iklim

Untuk mengatasi krisis perubahan iklim dan dampaknya terhadap pola pemukiman, pemerintah Indonesia perlu lebih agresif dalam mengimplementasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang berbasis pada keberlanjutan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Transisi Energi Bersih

Pemerintah harus mempercepat peralihan ke energi bersih untuk mengurangi emisi karbon yang memperburuk pemanasan global.

Pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan.

2. Penghijauan Pesisir dan Wilayah Rentan

Penghijauan pesisir dengan menanam mangrove dan vegetasi lainnya sangat efektif untuk mengurangi dampak kenaikan permukaan laut.

Selain itu, penghijauan ini dapat memperbaiki ekosistem pesisir yang telah rusak akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim.

3. Perencanaan Kota yang Berkelanjutan

Perencanaan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam menghadapi urbanisasi.

Penyediaan ruang terbuka hijau, peningkatan transportasi umum, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dapat mengurangi beban pada kota besar.

4. Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana

Pembangunan infrastruktur yang dapat menahan dampak krisis iklim sangat penting.

Misalnya, penguatan tanggul laut, peningkatan sistem drainase, dan pembangunan permukiman yang tahan terhadap bencana alam dapat membantu mengurangi kerugian akibat bencana.

Menghadapi Krisis dengan Ketahanan yang Berkelanjutan

Perubahan pola pemukiman akibat krisis iklim di Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari.

Pemindahan ibu kota dan urbanisasi menjadi solusi sementara yang menuntut kesiapan pemerintah dan masyarakat.

Namun, untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin besar, dibutuhkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk menghadapi masa depan yang lebih aman dan lebih baik bagi seluruh warganya.

Sumber: 

– IPCC Sixth Assessment Report (2021).
– BMKG (2023). Laporan Tahunan Perubahan Iklim dan Lingkungan Indonesia.
– World Bank (2023). Urban Development and Climate Resilience in Indonesia.
– BPS (2023). Statistik Penduduk dan Wilayah Pesisir.
– LIPI (2023). Dampak Perubahan Iklim terhadap Sumber Daya Laut di Indonesia.