Kebocoran anggaran negara bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah luka yang menggerogoti fondasi bangsa.
Ini adalah ancaman besar bagi kemajuan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran menjadi hambatan besar bagi pembangunan negara.
Bukan hanya soal angka, tetapi masa depan bangsa yang tergadai.
Salah satu celah terbesar yang mengalirkan uang negara adalah perjudian online, yang kini semakin merugikan negara dan menghancurkan masa depan generasi muda.
Judi Online: Musuh Besar Negara
Fenomena judi online adalah masalah yang semakin mengkhawatirkan.
Data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) mencatat transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun.
Angka ini bagaikan robekan besar yang menguras kekayaan negara.
Namun, yang lebih meresahkan adalah dampak sosialnya: anak-anak dan remaja yang seharusnya belajar dan berinteraksi sosial justru terperangkap dalam dunia maya yang penuh perjudian.
Baca Sebelumnya: Mengungkap Kebocoran Anggaran: Dari Judi Online hingga Reformasi Birokrasi
Setidaknya 80.000 anak di bawah usia 10 tahun sudah jatuh dalam perangkap ini.
Namun, kebocoran anggaran tak hanya datang dari judi online.
Penghindaran pajak oleh pengusaha besar, pengelolaan kebun sawit ilegal, serta praktik liar lainnya turut memperburuk keadaan.
Kebocoran negara yang mencapai Rp 300 triliun ini seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun malah mengalir ke tangan yang salah (Detik, 2024).
Masyarakat sebagai Pengawas dan Penggerak Perubahan
Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Mengapa kita harus terlibat? Jawabannya sederhana.
Tanpa peran aktif masyarakat, kebocoran anggaran akan terus terjadi.
Masyarakat harus menjadi pengawas, pelapor, dan pendorong perubahan yang nyata. Kita harus mendukung transparansi anggaran agar setiap aliran dana negara bisa diawasi dengan baik.
Albert Hirschman, dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty (1970), menekankan pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan untuk mencegah korupsi.
Menurut Hirschman, apabila masyarakat diberi akses untuk mengawasi dan memberikan masukan, mereka dapat mengontrol kebijakan pemerintah, termasuk penggunaan anggaran negara.
Dengan sistem yang terbuka, masyarakat memiliki peluang untuk mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban, yang pada akhirnya akan mencegah kebocoran dan penyalahgunaan dana negara.
Edukasi dan Literasi Sosial: Memerangi Judi Online
Francis Fukuyama, dalam The Origins of Political Order (2013), juga menyoroti pentingnya nilai-nilai sosial dalam membentuk masyarakat yang stabil dan sehat.
Masyarakat yang memiliki literasi sosial yang baik akan lebih responsif terhadap ancaman sosial, termasuk judi online.
Meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online, baik dari segi finansial maupun psikologis, sangat penting untuk mengurangi dampak negatifnya.
Fukuyama berargumen bahwa masyarakat yang terorganisir dengan baik memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas sosial.
Oleh karena itu, kampanye kesadaran yang dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan media sosial dapat memperkuat struktur sosial dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat judi online.
Pendidikan yang menekankan bahaya perjudian dapat memperkuat jaringan sosial yang mendukung.
Mendorong Penghindaran Pajak dan Praktik Ilegal
Gustav Rothstein (2011) menggarisbawahi peran penting masyarakat dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam.
Tanpa pengawasan yang ketat, praktik penghindaran pajak dan korupsi akan terus terjadi.
Masyarakat harus mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam agar kebijakan yang diterapkan lebih adil dan berkeadilan.
Transparansi adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adil, dan dengan keterlibatan aktif masyarakat, kita bisa mencegah ketimpangan serta memastikan kebijakan yang lebih adil dan transparan.
Reformasi Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat
Menurut UNDP (2011), reformasi birokrasi yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi aktif.
ASN perlu memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi agar dapat menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat, sebagai bagian dari checks and balances, berperan penting dalam memberikan masukan yang konstruktif.
Dengan keterlibatan masyarakat, kebijakan yang diterapkan akan lebih efisien, adil, dan transparan.
Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana negara.
Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih mudah memberikan kritik dan saran yang membangun.
Keterlibatan masyarakat dalam reformasi birokrasi memperkuat sistem pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan negara.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menutup Celah Kebocoran Anggaran
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan Satgas Pemberantasan Judi Online.
Namun, upaya ini tidak akan maksimal tanpa kolaborasi dengan masyarakat.
Kita, sebagai bagian dari solusi, harus berperan aktif.
Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, kebocoran anggaran akan terus terjadi, dan kesejahteraan yang seharusnya untuk rakyat akan terus menguap.
Menyongsong Masa Depan yang Lebih Baik
Kebocoran anggaran adalah masalah besar yang mempengaruhi kita semua.
Ini bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi soal masa depan bangsa. Jika kebocoran ini terus dibiarkan, maka negara akan semakin terperosok.
Oleh karena itu, masyarakat harus turun tangan, mengawasi, melaporkan, dan mendorong perubahan.
Pemberantasan kebocoran anggaran bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama untuk membangun bangsa yang lebih adil, makmur, dan transparan.
Masa depan bangsa ada di tangan kita. Kita harus siap menjadi agen perubahan untuk memastikan kekayaan negara kembali ke tangan rakyat, di mana seharusnya kekayaan itu berada.
Sumber:
- Fukuyama, F. (2013). Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy. Farrar, Straus, and Giroux.
- Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.
- Rothstein, B. (2011). The Quality of Government: Corruption, Social Trust, and Inequality in International Perspective. University of Chicago Press.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2011). A Governance Practitioner’s Notebook: Alternative Ideas and Approaches. United Nations Development Programme.