Biaya pemilu yang mahal kembali mengemuka dalam wacana politik.
Presiden Prabowo Subianto, pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Bogo, mengangkat isu tersebut dengan tajam.
Ia menyerukan reformasi untuk mengurangi biaya pemilu yang membengkak, mengusulkan agar anggaran yang besar itu dialihkan untuk program-program yang lebih vital, seperti pendidikan anak, pembangunan sekolah, dan perbaikan irigasi.
Antara Kenyataan dan Harapan
Biaya pemilu di Indonesia memang tak dapat dianggap enteng.
Pilkada Serentak 2024 diperkirakan menelan dana sebesar Rp 41 triliun, sebuah angka yang mencerminkan tantangan besar bagi negara dengan populasi yang begitu luas dan beragam.
Perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang memiliki anggaran jauh lebih kecil, membuka percakapan tentang efisiensi.
Baca Juga: Menelusuri Biaya Pemilu dalam Bingkai Budaya Demokrasi
Malaysia hanya membutuhkan sekitar Rp 2,4 triliun, sementara Singapura menganggarkan sekitar Rp 310 miliar pada 2020.
Namun, meskipun biaya pemilu Indonesia jauh lebih besar, biaya ini merupakan harga yang harus dibayar untuk menjaga legitimasi demokrasi.
Prabowo, dalam seruannya, memandang sistem pemilu langsung sebagai hal yang tidak efisien.
Negara-negara tetangga memilih untuk menyerahkan proses pemilihan kepala daerah kepada DPRD, menyederhanakan biaya dengan mengurangi peran langsung rakyat dalam pemilihan tersebut.
Namun, dalam pandangannya, Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta jiwa dan wilayah yang luas, memiliki kebutuhan khusus yang membuat sistem pemilu langsung menjadi penting.
Sistem ini memperkuat keterlibatan rakyat dalam menentukan pemimpin mereka, meski dengan harga yang mahal.
Menjaga Keseimbangan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, turut menyuarakan pandangan yang lebih hati-hati.
Ia menekankan bahwa pemilu langsung adalah warisan dari era reformasi, sebuah langkah besar dalam memperluas partisipasi rakyat dalam politik.
Meskipun biaya yang ditimbulkan sangat besar, Dede berpendapat bahwa sistem ini memberi kekuatan kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya, memberikan mereka suara dalam menentukan arah bangsa.
Meski mahal, sistem ini memperkenalkan tantangan yang tak kalah besar: politik uang dan ketimpangan dalam akses.
Reformasi sistem pemilu yang efisien, menurut Dede, tidak boleh melupakan hak-hak rakyat.
Dalam perspektif hukum, pemilu langsung adalah bagian dari kedaulatan rakyat, sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi.
Mengubah sistem pemilu tanpa mempertimbangkan prinsip dasar demokrasi akan mengikis esensi dari pemilu itu sendiri.
Reformasi pemilu harus dilakukan dengan bijaksana, mempertahankan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Partisipasi
Melihat lebih jauh, penggunaan sistem pemilu langsung memang menuntut biaya yang besar, tetapi juga membawa dampak positif bagi demokrasi Indonesia.
Dengan melibatkan rakyat dalam setiap tingkat pemilihan, pemilu langsung memperkuat legitimasi pemimpin daerah dan meningkatkan akuntabilitas mereka.
Namun, biaya besar yang harus dikeluarkan menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses dan sumber daya.
Di sinilah pentingnya sebuah perubahan yang memperhatikan dua sisi mata uang: efisiensi dan partisipasi.
Apakah anggaran pemilu yang besar itu sebaiknya dipangkas untuk dialihkan ke sektor lain, seperti pendidikan atau kesehatan?
Pertanyaan ini tidak hanya soal keuangan negara, tetapi juga soal keberlanjutan demokrasi itu sendiri.
Menurut banyak ahli, pemilu yang mahal membuka celah bagi praktik politik uang.
Namun, apakah kita bisa mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas demokrasi yang kita miliki?
Reformasi pemilu perlu lebih dari sekadar penghematan, tetapi juga harus menjaga semangat demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Menciptakan Keseimbangan yang Berkelanjutan
Reformasi sistem pemilu bukanlah tugas yang ringan.
Di satu sisi, kita perlu memperhatikan efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain, kita juga harus mempertahankan demokrasi yang kuat dan berbasis pada partisipasi rakyat.
Indonesia, dengan keragamannya, membutuhkan sistem yang tidak hanya mengakomodasi suara mayoritas, tetapi juga memperhatikan hak-hak minoritas.
Pemilu langsung, meskipun mahal, adalah alat yang efektif untuk memastikan suara rakyat didengar dengan jelas.
Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana menemukan jalan tengah antara efisiensi anggaran dan kualitas demokrasi.
Negara-negara dengan sistem pemilu yang lebih efisien, seperti Malaysia dan Singapura, telah memilih untuk mengurangi peran langsung rakyat dalam pemilihan.
Meskipun cara ini memangkas biaya, banyak yang berpendapat bahwa itu juga mengurangi hak suara rakyat.
Di sisi lain, Indonesia yang lebih luas dan beragam memerlukan cara yang lebih inklusif dalam memberikan suara kepada rakyat.
Diskusi tentang reformasi pemilu ini harus terus berkembang, melibatkan berbagai pihak, dan mempertimbangkan berbagai masukan.
Sebagai masyarakat, kita juga harus lebih bijak dalam menanggapi perubahan ini, tidak sekadar mengikuti arus, tetapi berpikir lebih kritis tentang dampak yang akan ditimbulkan bagi masa depan bangsa.
Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan sistem pemilu yang efisien, adil, dan demokratis.
Sumber:
- Sartori, G. (1987). The Theory of Democracy Revisited. Chatham House Publishers.
- Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.
- Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.