Perubahan besar dalam perekonomian Indonesia bakal terjadi setelah diberlakukannya kenaikan PPN menjadi 12%.
Meskipun kenaikan 1% ini tampak kecil, dampaknya bisa terasa sangat signifikan.
Kenaikan ini mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah dan bawah, yang mungkin merasakan beban lebih berat.
Selain itu, perusahaan besar juga harus menyesuaikan strategi bisnis mereka, baik dalam hal penetapan harga produk maupun pengelolaan pajak.
Secara keseluruhan, kebijakan ini berisiko menambah ketidakpastian ekonomi, baik di tingkat konsumen maupun pelaku usaha.
Di tengah tantangan ini, teknologi menawarkan solusi yang menjanjikan.
Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat memastikan implementasi kebijakan PPN lebih efisien dan transparan.
Teknologi seperti blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk melacak transaksi secara real-time dan memastikan pajak diterapkan dengan benar.
Selain itu, penggunaan big data memungkinkan pemerintah untuk menganalisis dampak kebijakan ini lebih akurat dan cepat.
Dengan data yang lengkap, langkah-langkah korektif bisa diambil secara tepat waktu.
Pemerintah bisa membuat kebijakan dalam bentuk subsidi atau penyesuaian dengan sektor-sektor yang terkena dampak berat.
Teknologi ini juga bisa meningkatkan komunikasi dengan publik, mengurangi kebingungannya, dan memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan.
Menggunakan Big Data untuk Pengawasan Kebijakan PPN
Menurut Mayer-Schonberger dan Cukier (2013), big data merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menganalisis informasi dalam jumlah besar.
Big data memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan tepat.
Dalam konteks kebijakan PPN, penggunaan big data memungkinkan pemerintah untuk memantau dan menganalisis dampak kenaikan PPN.
Baca Juga: PPN Naik, Siap-siap Hadapi Dampaknya di Ekonomi
Terutama terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu secara lebih efisien.
Dengan mengumpulkan data transaksi yang terus berkembang, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terpengaruh.
Misalnya barang-barang kebutuhan pokok atau sektor energi.
Melalui analisis data yang akurat dan real-time, kebijakan dapat disesuaikan dengan lebih cepat.
Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Narayanan dan Schizas (2019) menjelaskan bahwa teknologi blockchain sangat relevan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai sistem, termasuk dalam penerapan kebijakan pajak.
Blockchain memiliki kemampuan untuk menyimpan catatan transaksi secara terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (immutable), yang memastikan setiap transaksi tercatat secara permanen dan transparan.
Dalam konteks PPN, blockchain memungkinkan pihak-pihak yang terlibat baik pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen untuk memverifikasi transaksi secara real-time.
Dengan penerapan blockchain, pemerintah dapat mengurangi potensi kebocoran pajak atau manipulasi transaksi yang sering terjadi dalam sistem pajak tradisional.
Semua pihak dapat memantau dan memastikan bahwa transaksi yang dikenakan PPN tercatat dengan benar, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.
Selain itu, blockchain juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah, karena setiap transaksi dapat diaudit dan dilihat oleh semua pihak secara terbuka, menciptakan sistem yang lebih transparan dan tepercaya.
Aplikasi Digital untuk Komunikasi yang Lebih Baik
Selain big data dan blockchain, teknologi digital lainnya seperti aplikasi berbasis web atau mobile sangat penting dalam mempercepat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Aplikasi ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dikenakan PPN dan yang bebas PPN, serta cara untuk mengakses insentif pajak.
Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mudah memahami kebijakan yang diterapkan, mengurangi kebingungannya, dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
Penerapan teknologi ini, jika dilaksanakan dengan baik, dapat menghasilkan pengawasan yang lebih efektif, transparansi yang lebih besar, dan komunikasi yang lebih lancar antara pemerintah dan masyarakat.
Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi implementasi kebijakan, tetapi juga memberi masyarakat peran aktif dalam pengawasan, seperti yang diuraikan dalam referensi sebelumnya
Memberdayakan Masyarakat dalam Pengawasan dengan Teknologi Digital
Teknologi tidak hanya berguna untuk pemerintah, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dalam mengawasi implementasi kebijakan PPN.
Dengan memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat memberikan umpan balik mengenai kebijakan ini dan melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian di pasar.
Misalnya, melalui aplikasi atau media sosial, konsumen dapat melaporkan kenaikan harga barang yang tidak wajar atau adanya praktik curang yang merugikan mereka.
Ini memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan mempercepat respons pemerintah terhadap masalah yang muncul.
Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap informasi terkait kebijakan ini.
Misalnya, aplikasi mobile atau situs web yang menyediakan informasi tentang barang yang terkena PPN dan barang yang tidak, serta cara untuk mengklaim insentif pajak atau bantuan lainnya.
Dengan begitu, masyarakat dari berbagai lapisan dapat memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi mereka.
Sumber:
- Mayer-Schonberger, V., & Cukier, K. (2013). Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think. Houghton Mifflin Harcourt.
- Narayanan, A., & Schizas, E. (2019). Blockchain and the Future of Governance: A Survey of Current Developments. Springer.