Judi online memicu skandal besar yang mengguncang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Polda Metro Jaya menangkap 15 orang yang terlibat dalam jaringan judi online, 11 di antaranya adalah pegawai Komdigi.
Ironisnya, mereka yang seharusnya bertugas memblokir situs judi online malah melindungi ribuan situs terlarang.
Penyelidikan mengarah pada situs judi “Sultan Menang”.
Di balik situs ini, terdapat dua tersangka yang mengatur dan memanipulasi proses pemblokiran.
Salah satu pegawai, AK, memiliki kendali penuh atas daftar situs yang harus diblokir.
Meski gagal dalam seleksi di Kementerian Komdigi, AK tetap diberi wewenang besar.
Dia memilih situs mana yang akan diblokir dan mana yang akan dibiarkan.
Jika situs membayar, mereka aman. Jika tidak, situs itu tetap diblokir.
Skandal ini berawal di Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tempat kantor satelit didirikan untuk melindungi situs judi online.
AK bersama dua rekannya, AJ dan A, menjalankan operasinya di sana.
Tidak lama kemudian, kantor tersebut pindah ke Bekasi, membentuk tim yang terdiri dari 12 orang.
Mereka bekerja keras mengumpulkan daftar situs judi online di Indonesia.
Setelah daftar lengkap, AJ mengirimkan daftar itu kepada AK via Telegram.
AK menyaring situs-situs tersebut, menghapus yang membayar dan membiarkan yang tidak membayar tetap diblokir.
Pembayaran rutin dilakukan setiap dua minggu.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin terkikis.
Wewenang yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.
Komdigi yang seharusnya menjaga integritas dunia digital kini tercoreng.
Respons Kemkomdigi
Sebagai respons, Kemkomdigi menonaktifkan 11 pegawai yang terlibat.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penonaktifan ini adalah langkah pertama untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi, di tengah meningkatnya kejahatan digital.
Verifikasi lebih lanjut dilakukan untuk memastikan tak ada pegawai lain yang terlibat.
Dalam waktu maksimal tujuh hari setelah surat penahanan diterbitkan oleh Polri, Kemkomdigi akan memberhentikan sementara pegawai yang terlibat.
Tindakan ini bertujuan untuk menjaga agar fungsi pengawasan tetap berjalan efektif, tanpa melupakan asas praduga tak bersalah.
Jika proses hukum berlanjut dan mencapai putusan tetap, pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan dengan tidak hormat.
Meutya juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati.
Ia memastikan Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal.
Dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada 5 November 2024, Meutya menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memberantas judi online.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemblokiran konten negatif melalui tim kerja bersama ekosistem penyelenggara sistem elektronik dan media.
Selain pemblokiran, pemerintah juga fokus pada literasi, edukasi, dan kampanye melawan praktik judi online.
Namun, meski pemblokiran konten negatif penting, Meutya menyatakan bahwa itu belum cukup.
Kemkomdigi kini tengah melakukan audit sistem dan SDM internal untuk mengidentifikasi celah yang memungkinkan praktik ilegal terus berkembang.
Proses audit ini masih terhambat oleh penyidikan kepolisian yang sedang berlangsung.
Meutya menegaskan bahwa perubahan pada sistem teknologi baru bisa dilakukan setelah penyidikan selesai, karena sistem yang ada kemungkinan juga menjadi bagian dari penyelidikan.
Skandal ini lebih dari sekadar melindungi situs judi online. Ini adalah peringatan bagi pemerintah dan masyarakat bahwa integritas institusi negara harus dijaga dengan lebih ketat.
More Stories
Skandal, Video, dan Drama Politik di Balik Kasus Hasto Kristiyanto
BRICS: Indonesia di Pusaran Baru Ekonomi Global
Makan Bergizi Gratis: Fondasi Generasi Emas 2045