Kekerasan di Desa Selamat: Ketika Kekuasaan Menyimpang

Pada malam 8 November 2024, Desa Selamat berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan.

Puluhan oknumm prajurit TNI, yang tidak mengenakan seragam, menyerang warga desa.

Mereka datang tanpa pemberitahuan, menanyakan tentang seorang pemuda yang terlibat cekcok dengan mereka.

Ketegangan ini berujung pada kekerasan yang brutal.

Warga yang tak bersalah diserang, dipukuli, bahkan ada yang dibawa pergi dan diperlakukan dengan kasar.

Salah satu korban, Raden Barus, tewas berlumuran darah di pinggir jalan.

Penyalahgunaan Kekuasaan: Perspektif Max Weber

Menurut Max Weber, kekuasaan bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang otoritas yang diterima oleh masyarakat.

Otoritas yang sah didasarkan pada kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap hukum (Weber, 1978).

Dalam kasus ini, tindakan prajurit yang menyerang tanpa alasan yang jelas adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka, yaitu militer.

Ketika kekuasaan digunakan tanpa kendali, itu menciptakan ketidakstabilan sosial yang berbahaya.

Konflik Sosial: Ketimpangan Kekuasaan

Karl Marx melihat ketidakadilan sosial sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan antara kelompok yang berkuasa dan yang lemah (Marx, 1977).

Dalam konteks ini, militer sebagai kelompok berkuasa menyerang masyarakat sipil yang lemah.

Tanpa adanya proses hukum yang jelas, kekerasan ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang berpotensi memperburuk ketegangan antara militer dan warga desa.

Ketidakadilan semacam ini memicu rasa marah yang mendalam dan meningkatkan potensi konflik sosial.

Reaksi Sosial: Mobilisasi Masyarakat

Tanggapan warga Desa Selamat terhadap kekerasan ini mencerminkan kekuatan mobilisasi sosial.

Charles Tilly (2004) menjelaskan bahwa gerakan sosial seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan.

Warga desa, yang merasa terzalimi, mengadakan protes dengan membawa jenazah Raden Barus ke markas militer.

Tindakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat negara.

Masyarakat menggunakan kekuatan kolektif untuk menuntut keadilan, menunjukkan bahwa mereka tidak akan diam terhadap ketidakadilan.

Dampak Kekerasan: Polarisasi Sosial

Émile Durkheim dalam teori solidaritas sosialnya menyatakan bahwa kekerasan dapat merusak ikatan sosial dalam masyarakat (Durkheim, 2014).

Dalam kasus ini, tindakan militer yang brutal mengganggu rasa aman dan kepercayaan warga desa terhadap negara.

Ketegangan yang ditimbulkan bisa menciptakan polarisasi sosial.

Warga yang merasa terpinggirkan mungkin akan semakin menentang sistem yang ada.

Ini dapat meningkatkan potensi terjadinya konflik lebih lanjut di masa depan.

Akuntabilitas dan Pengawasan

Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dalam institusi militer.

Sebagai aparat negara yang memiliki tugas menjaga ketertiban, mereka harus mematuhi hukum dan hak asasi manusia.

Proses hukum yang tengah berjalan terhadap 33 prajurit yang terlibat merupakan langkah menuju keadilan.

Selain itu, penting bagi negara untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Kesimpulan

Kekerasan yang terjadi di Desa Selamat bukan hanya masalah lokal, tetapi juga sebuah pelajaran besar tentang kekuasaan, ketidakadilan, dan pengawasan.

Dari perspektif ilmu sosial, kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam setiap tindakan aparat negara.

Ketika kekuasaan disalahgunakan, dampaknya bisa merusak ikatan sosial dan menciptakan ketegangan yang lebih besar di masyarakat.

Sumber: 

1. Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press.
2. Marx, K. (1977). Capital: A Critique of Political Economy. Vintage Books.
3. Tilly, C. (2004). Social Movements, 1768-2004. Paradigm Publishers.
4. Durkheim, E. (2014). The Division of Labor in Society. Free Press.