Tom Lembong dalam Pusaran Korupsi Gula

Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, kini menjadi sorotan utama dalam skandal korupsi yang mengguncang Indonesia.

Penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kebijakan impor gula tahun 2015 membuka tabir gelap praktik korupsi di tingkat tinggi.

Bersama seorang direktur di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS, kisah ini mencerminkan persoalan mendasar tentang kekuasaan, keadilan, dan dampaknya bagi masyarakat.

Awal Mula yang Kontroversial

Kisah ini bermula pada tahun 2014, ketika Tom Lembong memberikan izin kepada CS untuk mengimpor gula.

Meski saat itu rapat antar kementerian pada 12 Mei 2015 menyatakan Indonesia surplus gula, izin tersebut tetap dikeluarkan.

Tindakan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan.

Menurut sebuah studi oleh Hadianto (2021), penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor publik dapat memicu krisis kepercayaan di masyarakat dan meningkatkan ketidakpuasan sosial.

Dalam hal ini, surat izin impor Gula Kristal Merah (GKM) sebanyak 105 ribu ton diterbitkan.

Tom Lembong menerbitkan Persetujuan Impor (PI) untuk mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP).

Namun, langkah ini melanggar aturan yang ada, di mana hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP sesuai dengan keputusan Mendag dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004.

Pelanggaran ini berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 400 miliar.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kasus ini menggambarkan dampak korupsi terhadap masyarakat. Ketidakadilan yang ditimbulkan menciptakan kemarahan di kalangan rakyat.

Dalam konteks ini, teori keadilan distributif menjelaskan bahwa ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial (Rawls, 1971).

Korupsi, yang mengambil alih sumber daya publik, jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Tahun 2015 menjadi tahun penuh polemik, di mana konsumsi gula Indonesia mencapai 5,8 juta ton, sementara produksi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 4,5 juta ton.

Kebijakan impor dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi keputusan untuk mengimpor saat surplus menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap kepentingan publik.

Akibatnya, banyak pihak yang mempertanyakan integritas pemerintah dan kebijakan publik yang diambil.

Peran Hukum dan Penegakan Keadilan

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar, akhirnya mengambil langkah tegas dengan menyatakan bahwa izin dari Tom Lembong membuka jalan bagi PT AP untuk mengimpor gula tanpa koordinasi yang seharusnya.

Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dilihat sebagai contoh ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penegakan hukum yang konsisten adalah kunci dalam mencegah dan memberantas korupsi, sebagaimana diungkapkan oleh Shleifer dan Vishny (1993), bahwa efektivitas penegakan hukum dapat mengurangi tingkat korupsi.

Kini, Tom Lembong dan CS menghadapi ancaman serius. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ancaman hukuman bisa mencapai seumur hidup.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum.

Keduanya ditahan selama 20 hari oleh Kejagung, yang menjadi sinyal kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.

Masyarakat Menanti Harapan Baru

Masyarakat kini menunggu harapan baru.

Mereka berharap, kasus ini menjadi titik balik dalam pemberantasan korupsi.

Dalam kesunyian malam, dengan harapan membara, mereka menantikan keadilan yang telah lama dituntut.

Pelajaran berharga diharapkan bisa diambil dari kisah ini.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan publik adalah langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Kasus ini tidak hanya menggambarkan dinamika kekuasaan di Indonesia, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keadilan sosial adalah tanggung jawab bersama.

Sebagaimana dinyatakan oleh Habermas (1984), partisipasi publik dalam diskusi dan pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang lebih demokratis.

Sumber:

1. Hadianto, R. (2021). Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik: Tinjauan Sosial dan Ekonomi. Jurnal Ilmu Sosial.
2. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
3. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 599-617.
4. Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action. Beacon Press.